Propinsi Sulawesi Utara

From Wiki Aswaja NU
Share/Save/Bookmark
Jump to: navigation, search

Geografi

Provinsi Sulawesi Utara beribukota di Manado dengan luas wilayah sebesar 15.376,99 km2, sekitar 70% dari luas wilayah ini adalah wilayah lautan. Letak geografis provinsi ini antara 0030’ - 5035’ Lintang Utara dan antara 123070’ - 127000’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah :

a. Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina, dan Laut Pasifik

b. Timur berbatasan dengan Laut Maluku.

c. Selatanberbatasan dengan Teluk Tomini.

d. Barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo.

Provinsi Sulawesi Utara terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 - 1995 m. Kondisi geologi sebagian besar adalah wilayah vulkanik mudah, sejumlah besar erupsi serta bentuk kerucut gunung merapi aktif yang padam menghiasi Minahasa bagian tengan, daerah Bolaang Mongondow dan kepulauan Sangihe. Material-material yang dihasil letusannya berbentuk padat serta lain-lain bahan vulkanik lepas. Semua vulkanik ini berbentuk pegunungan (otogenisa) menghasilkan morfologi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan perbedaan relief topografik yang cukup besar. Provinsi Sulawesi Utara ada 5 wilayah yang di kelilingi oleh gunung api aktif yakni Kabupaten Bolang Mongondow yakni gunung Ambang dengan ketinggian 1.689 m, Kabupaten Minahasa Selatan dengan gunung Soputan dengan ketinggian 1.783 m, Kota Tomohon dengan gunung Lokon dengan ketinggian 1.579,6 m dan gunung Mahawu dengan ketinggian 1.331,0 m yang merupakan hulu dari 12 sungai besar dengan 7 danau. Kepulauan Sangihe yakni Karangetan dengan ketinggian 1.320,0 m, Ruang dengan ketinggian 714,0 m, Banuawuhu 0,0 m, Submarin 0,0 m, dan gunung Awu dengan ketinggian 1.78,0 m. Serta Kota Bitung dengan gunung Tangkoko dengan ketinggian 1.149 m . Provinsi Sulawesi Utara terdapat 30 sungai yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa sementara danau berjumlah 17 buah yang terletak di 3 wilayah ini yakni Kab. Bolang Mongondow, Minahasa dan Sangihe Talaud.

Wilayah Provinsi Sulawesi Utara ini beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November samapai bulan April bertiup angin barat yang menurunkan hujan. Sebaliknya angin tenggara yang bertiup dari bulan Mei sampai Oktober mendatangkan mendatangkan musim kemarau. Curah hujan yang terjadi tidak merata di antara kabupaten/kota. Rata-rata curah hujan yang terjadi antara 2.000-2.400 mm per tahun dengann jumlah hari hujan 90 - 120 hari.

Suhu udara rata-rata adalah 25,2ºC. Suhu udara maksimal rata-rata tercatat 30,4ºC dan suhu udara minimum rata-rata 22,ºC. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian suhu atau temperatur di pengaruhi oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut.


Demografi

Berdasarkan data dari Departemen Dalam Negeri RI, penduduk Sulawesi Utara tahun tahun 2005 berjumlah 2.121.017 jiwa atau 0,98 persen dari seluruh penduduk Indonesia yakni 220.953.634 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Sulawesi Utara hampir berimbang di seluruh kabupaten/Kota. Secara umum, penduduk laki-laki sebesar 1.080.528 jiwa (50,94 Persen) dan penduduk perempuan dengan jumlah 1.040.489 jiwa atau 49,06 persen. Namun untuk Kota Manado dan Kepulauan Sangihe penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Di lihat dari segi persebaran penduduk, Kabupaten Bolang Mongondow adalah yang terbesar jumlah penduduknya yakni 474.908 jiwa namun tingkat kepadatannya hanya 56,82 jiwa/km², kemudian berturut-turut diikuti oleh Kota Manado sebanyak 405.715 orang dengan kepadatan 2.554,56 orang/km², Kabupaten Minahasa sebanyak 288.539 orang dengan kepadatan 258,28 orang/km², Kabupaten Selatan sebanyak 275.997 orang dengan kepadatan 132,75 orang/km², Kabupaten Sangihe sebanyak 191.102 orang dengan kepadatan penduduk 204,11 orang/km², Kota Bitung sebanyak 163.629 orang dengan kepadatan 484,61 orang/km², Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 165.758 orang dengan kepadatan 161,81 orang/km², Kota Tomohon sebanyak 80.649 orang dengan kepadatan 706,21 orang/km², dan Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 74.512 orang dengan kepadatan hanya 59,57 orang/km².

Sejarah

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang sebelum daerah yang berada dipaling ujung utara Nusantara ini menjadi Provinsi Daerah Tingkat I. Sejarah Pemerintahan Daerah Sulawesi Utara, seperti halnya sejarah provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, beberapa kali mengalami perubahan administrasi pemerintahan. Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, Daerah ini berstatus Keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 5 tahun 1960 Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian yaitu Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara-Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/m tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960 ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Sembilan bulan kemudian Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 /Prp/Tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulutteng meliputi : Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, dan delapan Daerah Tingkat II masing-masing : Sangihe Talaud, Bolaang Mongondow, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk/Banggai. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonomi Tingkat I Sulawesi, dimana Wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Otonomisasi Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ini secara de facto baru dimulai sejak terbentuknya DPRD Provinsi Sulawesi Utara-Tengah pada tanggal 26 Desember 1961. Penyelenggaraan mekanisme pemerintahan di daerah pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang kemudian diikuti pula dengan terbitnya Penpres Nomor 5 Tahun 1960. Kedua Penetapan Presiden itu pada hakikatnya adalah upaya untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan stelsel “demokrasi terpimpin” sekaligus merupakan penyempurnaan (retooling) aparatur pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Sementara itu Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 mengubah Susunan Keanggotaan DPRD yang semula terdiri dari Wakil-Wakil Parpol sesuai hasil Pemilu, menjadi Dewan yang terdiri atas Wakil Parpol dan Golongan Fungsional dengan menetapkan Kepala Daerah sebagai ketua DPRD yang bukan anggota. Itulah sebabnya dalam Periode Kepemimpinan Mr. A.A. Baramuli sejak tanggal 23 Maret 1960 s.d. 15 Juli 1962 disamping menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah, dia juga berkedudukan sebagai Ketua DPRD. Selama menjalankan roda pemerintahan di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara–Tengah, Gubernur Mr. A.A. Baramuli dengan dibantu oleh Wakil Gubernur Letkol F.J. Tumbelaka dan Sekretaris Daerah Residen Datu Mangku Nan Kuning, yang kemudian diganti oleh Residen Hein Lalamentik, telah menempuh langkah-langkah untuk mengonsolidasikan dan menata semua Aparatur Pemerintahan yang ada, sekaligus secara bertahap melalui kerjasama dengan seluruh unsur dan aparat keamanan di daerah telah berupaya memulihkan keamanan dan ketertiban disemua tingkatan kehidupan masyarakat sampai akhir masa jabatan tanggal 15 Juni 1962. Sebagai gantinya, tanggal 15 Juni 1962 Presiden menunjuk Letkol F.J. Tumbelaka sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah, yang kemudian dikukuhkan sebagai Gubernur Definitif berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tertanggal 27 Juli 1963.

Di sela-sela berbagai tantangan dan rintangan yang menghadang Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah pada waktu itu, tercatat suatu peristiwa besar yang tertulis dengan tinta emas dan tidak akan terlupakan dalam perjalanan sejarah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai salah satu Daerah Otonom. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 September 1964, disaat mana Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1964 yang menetapkan perubahan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. Undang-undang tersebut menjadikan Sulawesi Utara sebagai Daerah Otonom Tingkat I, dengan Manado sebagai Ibukotanya. Momentum diundangkannya undang-undang nomor 13 tahun 1964, kemudian dipatri sebagai hari lahirnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Sejak saat itu, secara de facto daerah tingkat I Sulawesi Utara membentang dari utara ke selatan barat daya, dari Pulau Miangas ujung utara di Kabupaten Sangihe Talaud sampai ke Molosipat di bagian barat Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu Letkol F.J. Tumbelaka masih tetap dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk terus memimpin Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, baik dalam kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara maupun sebagai ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Utara, didampingi oleh wakil-wakil ketua M. Ma’ruf dan M.D. Kartawinata. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur Letkol F.J. Tumbelaka dibantu pula oleh suatu Lembaga yang disebut Badan Pemerintahan Harian (BPH) dengan para anggota Letkol Rumpokowiryo, Drs. Simanjuntak, Drs. Laute, Hasan Usman dan Pelima, Sekretaris Daerah Abdullah Amu. Upaya-upaya yang telah di rintis oleh Gubernur sebelumnya terus dilanjutkan sampai mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 19 Maret 1965.

Memasuki permulaan tahun 1965, semakin terasa ofensif PKI terhadap tokoh-tokoh politik dan kekuatan–kekuatan sosial politik yang dianggap lawannya. Di tengah-tengah panasnya gejolak politik waktu itu, Panglima Kodam XIII Merdeka Brigadir Jenderal Soenandar Prijosoedarmo, disamping tugasnya sebagai Pansda XIII Merdeka, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 1965 tanggal 19 Maret 1965 diserahi tugas untuk menjabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dengan tugas utama memulihkan dan menjaga keamanan dan ketertiban di semua sektor kehidupan masyarakat, sekaligus mengendalikan jalannya roda Pemerintahan Daerah, sampai tanggal 26 April 1966. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Brigjen Soenandar Prijosoedarmo dibantu Badan Pemerintah Harian (BPH) yang beranggotakan Letkol Rumpokowiryo, Hasan Usman, Hamid Asagaf dan Husain Musa.

Pada tanggal 26 April 1966, Brigjen Soenandar Prijosoedarmo diganti oleh Residen Abdulah Amu sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dimana salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tidak dirangkapnya lagi jabatan Ketua DPRD oleh Kepala Daerah. Dengan demikian terjadilah kekosongan jabatan kepemimpinan DPRD. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sulawesi Utara melalui Keputusan nomor 19/dprd/1966 tanggal 12 mei 1966 menyerahkan caretaker pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara kepada J. Minggu, T.B. Makaminang, Gandhi Kalulu dan G. Lalamentik.

Sementara itu untuk membantu Pejabat Gubernur Abdullah Amu dalam menjalankan tugasnya, maka berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Nomor 274/1966 tanggal 30 Agustus 1966, telah dibentuk Badan Pekerja DPRD Tingkat I Sulawesi Utara yang disebut Steering Committee yang diketuai oleh F.W. Kumontoy, dan Badan Pemerintahan Harian (BPH) dengan para anggota Letkol Rumpokowiryo, Hasan Usman, Hamid Asagaf dan Abubakar Usman, dan Sekretaris Daerah Residen A.M. Jacobus.

Pada tanggal 10 Desember 1966 dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31/DGR/66 telah ditetapkan Pimpinan DPRD-GR Provinsi Sulawesi Utara dengan Ketua Ahmad Husain dan Wakil Ketua U.P. Dondo B.Sc., F.W. Kumontoy, dan Mayor (AL) J. Mamusung. Tugas yang dilaksanakan mereka adalah memilih Gubernur Sulawesi Utara yang definitif.

Pada tanggal 2 Maret 1967 di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Brigadir Jenderal H.V. Worang diambil sumpahnya dan dilantik menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara oleh Menteri Dalam Negeri Mayjen Gatot Suwagyo atas nama Presiden Republik Indonesia. H. V. Worang memegang jabatan sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara selama 11 tahun 3 bulan, yaitu dari tanggal pelantikannya 2 Maret 1967 sampai dengan 20 Juni 1978.

Dalam periode kepemimpinan Gubernur H.V. Worang, Sistem dan Pola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih dilengkapi dengan Badan Pemerintahan Harian yang terdiri dari H.N. Pelealu, F. Punuh, Husain Musa, Hamid Assegaf dan Letkol Suwondo. Sedangkan Sekretaris Wilayah Daerah berturut-turut adalah B. Sumampouw, M. Warikki, W. Nayoan, M. H. W. Dotulong dan Drs. P.P. Kepel. Pada periode 1967–1971 DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diketuai Achmad Husain dan periode 1971-1977 diketuai Letkol Alexander Siwi, Bupati J. A. Laimad dan Ketua DPRD hasil Pemilu 1977 adalah J. A. Wuisan.

Di masa H.V. Worang memangku Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk yang kedua kalinya, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang mencabut/menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Mayor Jenderal H.V. Worang mengakhiri perjalanan kepemimpinannya sebagai gubernur yang terlama di Sulawesi Utara. Penggantinya adalah Brigjen TNI Willy Lasut, GA, Yang merupakan Gubernur Sulut yang keenam.

Gubernur Willy Lasut, GA, memulai tugasnya di Sulawesi Utara pada tanggal 20 Juni 1978 setelah beliau diambil sumpahnya dan dilantik di depan Sidang DPRD Tingkat I Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/M Tahun 1978 tanggal 1 Juni 1978. Jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh Drs. P.P. Kepel yang kemudian dilanjutkan oleh Drs. J. Rolos sebagai pelaksana tugas sehari-hari. Sedangkan Pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh J. A. Wuisan sebagai Ketua dengan Wakil Ketua masing-masing J. H. Pusung dan Hasan Usman.

Pada tanggal 20 Oktober 1979, sejarah Daerah Sulawesi Utara kembali mencatat tongkat estafet kepemimpinan. Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diserahterimakan dari Brigadir Jenderal Willy Lasut, GA. kepada penggantinya Erman Hari Rustaman yang pada waktu itu menjabat Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 176/M Tahun 1979 tanggal 17 Oktober 1979, ditunjuk pula sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dengan satu tugas utama yaitu mempersiapkan pencalonan dan pemilihan Gubernur yang definitif. Dalam periode kepemimpinan Pejabat Gubernur Erman Harirustaman, Jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dipegang oleh J. Rolos, sedangkan kursi puncak kepemimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara sebagai Ketua adalah J.A. Wuisan, dan wakil-wakilnya adalah J.H. Pusung dan Hasan Usman.

Hanya kurang lebih enam bulan sejak diangkat sebagai Pejabat Gubernur, Erman Harirustaman berhasil merampungkan tugasnya dan pada tanggal 3 Maret 1980 jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diserahterimakan kepada Letnan Jenderal G.H. Mantik sebagai Gubernur kedelapan.

Periode kepemimpinan Gubernur G.H. Mantik yang berlangsung dalam kurun waktu 1980-1985 telah diwarnai dengan berbagai perkembangan, baik itu menyangkut penataan organisasi dan tata kerja maupun pembenahan administrasi. Hal itu ternyata telah menjadi dasar berpijak yang kukuh dalam memacu pembangunan di daerah Sulawesi Utara. Selama masa jabatannya, dua tokoh tampil sebagai Ketua DPRD dalam kurun waktu yang berbeda. Mereka adalah Letkol J.A. Wuisan, Ketua DPRD periode 1977 - 1982 dengan Wakil-wakil ketua J.H. Pusung dan H. Hasan usman. Kemudian dilanjutkan oleh F. Sumampouw, sebagai Ketua DPRD hasil Pemilu 1982, serta Wakil-wakil Ketua yaitu M. Toha dan H. Hasan Usman. Sedangkan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh Drs. J. Rolos (Pejabat) dan kemudian dilanjutkan Kolonel I. Tangkudung.

Pada tanggal 4 Maret 1985, kembali sejarah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara mencatat penggantian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk yang kesembilan kalinya. Brigadir Jenderal C.J. Rantung dilantik dalam Sidang Paripurna Khusus DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk menggantikan Pejabat lama Letjen (Purn) G.H. Mantik yang telah habis masa jabatannya. Pelantikan C.J. Rantung sebagai Gubernur yang kesembilan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1985 tanggal 18 Februari 1985, untuk masa jabatan 1985-1990. Setelah mengakhiri periode tersebut, maka Pemerintah Pusat dan masyarakat Sulawesi Utara kembali memberikan kepercayaan dan meletakkan harapan di pundak Mayor Jenderal (Purn) C.J. Rantung untuk memimpin kembali Daerah Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 1990 tanggal 10 Februari 1990, yang pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini atas nama Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti kedua Tahun 1990 – 1995. Selama periode kepemimpinan Gubernur C.J. Rantung dari Tahun 1985-1995, dia dibantu oleh Wakil Gubernur Drs. A. Mokoginta, kemudian dilanjutkan oleh Drs. A. Nadjamudin. Sementara itu, Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara semasa kepemimpinan 10 tahun Gubernur C. J. Rantung, tercatat masing-masing Kolonel (Purn) I. Tangkudung, Kol. A.T. Dotulong, dan M. Arsjad Daud, S.H. Sedangkan Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Ketua F. Sumampouw dengan Wakil-wakil Ketua M. Toha dan H. Hasan Usman, yang dilanjutkan oleh Pimpinan DPRD Hasil Pemilu 1997 yaitu Ketua F. Sumampouw dan Wakil-wakil Ketua Achmad H.S. Pakaya, F.P.D. Lengkey dan R. Tanos. Tahun 1995 kepemimpinan daerah dipercayakan kepada Mayjen TNI E.E. Mangindaan, dimana pada tanggal 1 Maret 1995 terpilih dan ditetapkan.

Dimasa kepemimpinan Gubernur E.E. Mangindaan, Ia didampingi oleh Wakil Gubernur Drs. A. Nadjamuddin, kemudian dilanjutkan oleh 2 (dua) orang Wakil Gubernur yaitu Brigjen J. B. Wenas dan Prof. Dr. H.A. Nusi dan Sekretaris Wilayah Daerah dijabat oleh M. Arsjad Daud, S.H. kemudian diganti oleh Drs. J. F. Mailangkay. Pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara pada saat itu diketuai oleh Drs. J.D.P. Takaendengan serta Wakil-wakil ketua masing-masing Rolly Tanos, W. Walintukan, Dr. H.T. Usup dan Drs. Wempie Frederik. Kemudian tahun 1997-1999 Pimpinan DPRD adalah Brigjen (Purn) R. Tanos sebagai Ketua dengan Wakil-wakil Ketua Drs A. Nadjamuddin, Kol. W. Walintukan, Dra. Ny. J. Paruntu-T serta Drs. Syachrial Damopolii menggantikan Drs. A. Nadjamuddin (Alm). Setelah Pemilu 1999, Pimpinan DPRD dilanjutkan oleh Drs. A.J. Sondakh sebagai Ketua serta Wakil Ketua masing-masing Kol. S.Y. Pantouw, Drs. Sun Biki, dan F.H. Sualang.

Seiring dengan bergulirnya reformasi pemerintahan, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dilakukan penggantian kepemimpinan daerah setelah berakhirnya kepemimpinan Mayjen E.E. Mangindaan melalui mekanisme pemilihan gubernur dan wakil dalam satu paket dan berlangsung secara demokratis, maka terpilihlah Drs. Adolf Jouke Sondakh sebagai Gubernur Sulawesi Utara yang kesebelas dan Freddy Harry Sualang selaku Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2000 – 2005 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/m Tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 15 Maret 2000 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Drs. J.F. Mailangkay, yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Johanis Kaloh.

Implementasi Tahun Kasih ini dijabarkan dalam 4 (empat) “Sayang” yaitu Sayang Kepada Tuhan, Sayang Kepada Sesama Manusia, Sayang Kepada Diri Sendiri, dan Sayang Terhadap Lingkungan. Dalam era kepemimpinan Gubernur Drs. Adolf Jouke Sondakh dan Wakil Gubernur Freddy H. Sualang ini terus dibangun hubungan kemitraan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Drs. Syachrial Damopolii sebagai Ketua, serta para Wakil Ketua masing-masing Ir. Roy Maningkas, S.Y. Pantouw, Drs. Sun Biki, yang kemudian J. Victor Mailangkay, SH. serta Drs. J. Parengkuan menggantikan Ir. Roy Maningkas. Dalam perjalanan panjang sampai dengan Tahun 2000, Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 5 Kabupaten dan 3 Kotamadaya yaitu : Kabupaten Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Sangihe dan Talaud, Boalemo serta Kotamadya Manado, Bitung dan Gorontalo.

Selanjutnya seiring dengan nuansa reformasi dan otonomi daerah, maka telah dilakukan pemekaran wilayah dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000. Dengan demikian, wilayah Provinsi Sulawesi Utara setelah pemekaran provinsi meliputi : Kabupaten Sangihe dan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Manado dan Kota Bitung. Hingga saat ini telah terjadi pemekaran kabupaten dengan ketambahan kabupaten baru yaitu Kabupaten Talaud berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 serta Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003, dan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003.


Sosial dan Budaya

Penduduk Sulawesi Utara terdiri atas tiga kelompok etnis utama, masing-masing Suku Minahasa, Suku Sangihe dan Talaud, dan Suku Bolaang Mongondow, Masing-masing kelompok etnis terbagi pula subetnis yang memiliki bahasa, tradisi dan norma-norma kemasyarakatan yang khas. Inilah yang membuat bahasa di provinsi itu terbagi dalam Bahasa Minahasa ( Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Ponosakan dan Batik); Bahasa Sangihe Talaud ( Sangie Besar, Siau, Talaud); dan Bahasa Bolaang Mongondow (Mongondow, Bolaang, Bintauna, Kaidipang). Namun demikian, Bahasa Indonesia digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk di sana.

Masyarakat Sulawesi Utara didominasi oleh Suku Minahasa (33,2%), diikuti Suku Sangir (19,8%), Suku Bolaang Mangondow (11,3%), Suku Gorontalo (7,4%) lalu Suku Totemboan (6,8%). Lagu daerah yang akrab mereka nyayikan adalah Sia Patokaan dan O Ina Ni Keke. Di Kota Manado dan sekitarnya, bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Melayu Manado. Bahasa daerah Manado menyerupai Bahasa Indonesia tetapi dengan logat yang khas. Beberapa kata dalam dialek Manado berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Portugis karena daerah ini dulu merupakan wilayah penjajahan Belanda dan Portugis.

Penduduk di Kota Manado terdiri atas berbagai latar belakang etnis maupun agama. Mayoritas penduduk berasal dari Suku Minahasa, menyusul Suku Sangihe Talaud, Suku Bolaang Mongondow, Suku Gorontalo dan masyarakat keturunan Tionghoa. Selain itu terdapat pula Suku Jawa, Batak, Arab, Maluku, Makasar dan sebagainya. Mayoritas penduduk disana beragama Kristen dan Katolik. Sejumlah besar gereja dapat ditemui di seantero kota. Meski demikian, masyarakat Manado terkenal sangat toleran, rukun, terbuka dan dinamis. Karenanya Kota Manado memiliki lingkungan sosial yang relatif kondusif dan dikenal sebagai salah satu kota yang relatif aman di Indonesia. Sewaktu negeri ini sedang rawan akibat goncangan politik tahun 1999 dan berbagai kerusuhan melanda kota-kota di Indonesia, Kota Manado dapat dikatakan relatif aman. Hal itu tercermin dari semboyan masyarakat disana, torang samua basudara (kita semua bersaudara).

Musik tradisional dari Kota Manado dan sekitarnya adalah kolintang. Alat musik ini dibuat dari sejumlah kayu yang berbeda-beda panjangnya sehingga menghasilkan nada-nada yang berbeda. Biasanya untuk memainkan sebuah lagu dibutuhkan sejumlah alat musik kolintang untuk menghasilkan kombinasi suara yang bagus.

Masyarakat Manado juga disebut "warga Kawanua". Walaupun secara khusus Kawanua dinisbatkan kepada Suku Minahasa, secara umum penduduk Manado dapat disebut juga sebagai warga Kawanua. Dalam bahasa daerah Minahasa, "Kawanua" sering diartikan sebagai penduduk negeri atau "wanua-wanua" yang bersatu atau "Mina-Esa" (Orang Minahasa). Kata "Kawanua" diyakini berasal dari kata "Wanua", yang dalam bahasa Melayu Tua (Proto Melayu) diartikan sebagai wilayah permukiman. Sementara dalam bahasa Minahasa, kata "Wanua" diartikan sebagai negeri atau desa.


Potensi Daerah

Perkebunan

Hasil utama Sulawesi Utara bersumber dari tanaman perkebunan yang memegang peranan dan melibatkan hajat hidup sebagian besar masyarakat di daerah ini. Sekitar 70% mata pencaharian dan pendapatan masyarakat berasal dari tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh, pala, vanili, coklat dan lainnya. Sekitar 60% dari seluruh luas tanaman perkebunan adalah perkebunan kelapa dilakukan baik dalam perkebunan besar maupun perkebunan kecil. Tanaman pala diusahakan petani terutama di Pulau Siau Kabupaten Sangihe Talaud dan daerah Tonsea Kabupaten Minahasa. Tanaman pala ini merupakan komoditas ketiga terbesar sesudah kelapa dan cengkeh.

Peternakan

Jenis ternak utama yang dipelihara oleh masyarakat Sulawesi Utara adalah sapi, babi, kambing, ayam, itik, dan kuda, sekaligus merupakan jenis ternak yang paling banyak dijumpai. Tujuan utama pemeliharaan ternak umumnya untuk memperoleh produksi daging dan telur walaupun sementara ini hanya untuk mencukupi kebutuhan lokal. Peternakan babi pada umumnya dipelihara masyarakat Minahasa, sementara ternak kambing umumnya dipelihara oleh masyarakat di daerah Bolaang Mongondow. Ternak unggas berupa itik, dan burung puyuh hampir merata keberadaannya di daerah ini, terutama ayam kampung dan itik, sedangkan produksinya berupa daging dan telur merupakan konsumsi rumah tangga di samping sebagai pendapatan tambahan. Peternakan ayam secara profesional telah berkembang yang diusahakan oleh perusahaan ataupun perorangan.

Perikanan dan Kelautan

Sulawesi Utara juga merupakan pusat pengembangan industri perikanan. sejak 2001, pemerintah setempat melaksanakan apa yang disebut Gerakan Pengembangan Komoditas Unggulan Berbasis Agri bisnis (Gerbang Kuba) meliputi industri ikan tuna, cakalang dan layang. Hasil penangkapan ikan di taut merupakan produksi tertinggi di sektor perikanan. Para nelayan kini juga tengah mengembangkan teknik-teknik baru dalam budidaya perikanan laut, meliputi ikan untuk umpan, ikan kerapu, baronang, rumput laut dan kerang mutiara. Untuk budidaya perikanan darat fokus diarahkan untuk ikan mas dan nila.

Pariwisata

sulawesi utara terkenal dengan keindahan pulau bunaken yang mempunyai banyak potensi keindahan alam. Namun, sulawesi utara masih punya banyak potensi wisata yang lain seperti danau todano dan bukit kasih di desa kanonang, situs-situs peninggalan nenek moyang bangsa minahasa, dan masih banyak lagi.

Kehutanan

Luas hutan di provinsi ini mencapai 788.691,88 ha. Fungsi hutan dibagi menjadi hutan lindung seluas 175.958,33 ha, hutan produksi tetap seluas 67.423,55 ha, hutan produksi terbatas seluas 219.908,86 ha, hutan produk konversi seluas 14.643,40 ha serta hutan suaka alam seluas 310.759,74 ha. jenis kayu yang dihasilkannya bervariasi dari kayu kelas satu sampai kelas empat, jenis kayu dimaksud adalah kayu besi, meranti, dan kayu lokal lainnya. Disamping itu juga terdapat hasil hutan ikutan yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai rambah seperti rotan, damar, kayu manis, ijuk, daun woka dan lainnya.

Pertanian

Provinsi ini memiliki lahan sawah irigasi teknis seluas 25.740 ha, sementara sawah irigasi semi teknis 26.738 ha. Itu semua belum termasuk lahan sawah irigasi non teknis seluas 4.662 ha. Lahan sawah tadah hujan seluas 4.631 ha, areal sawah pasang surut seluas 634 ha, sementara tahan palawija, hortikultura dan sayur-sayuran seluas 341.419 ha, Sawah-sawah inilah yang pada 2006 menghasilkan 451.700 ton padi dan meningkat jadi 470.400 ton pada 2007 dengan luas panen yang juga bertambah menjadi 99.500 ha. Dibanding dua tahun terakhir, produktivitas padi yang dicapai meningkat. Pada 2004, produksi padi di sana mencapai 407.358 ton.

Pertaniaan tanaman pangan di Sulawesi Utara relatif baik, terbukti dari kemampuan provinsi ini untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional (Maluku Utara, Kalimantan Timur dan Papua) serta pasar internasional (Singapura, Malaysia, Belanda dan negara. Eropa lainnya, AS, Cina, Korea, Jepang dan India).






Wilayah

Pesantren

Pesantren di Propinsi Sulawesi Utara


Pengurus Nahdlatul Ulama

Pengurus NU di Propinsi Sulawesi Utara


Tokoh

Sumber berbatasan dengan • http://www.sulutprov.go.idhttp://www.indonesia.go.idhttp://www.batukar.infohttp://tabloidsinartani.comhttp://naldo-v.blogspot.com