Propinsi Riau

From Wiki Aswaja NU
Share/Save/Bookmark
Jump to: navigation, search

Geografi

Luas wilayah Provinsi Riau adalah 111.228,65 kilometer persegi (luas sesudah pemekaran Provinsi Kepulauan Riau) yang terdiri dari pulau-pulau dan laut-laut. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Laut Cina Selatan, terletak antara 1°15´ Lintang Selatan sampai 4°45´ Lintang Utara atau antara 100°03´-109°19´ Bujur Timur Greenwich dan 6°50´-1°45´ Bujur Barat Jakarta.

Batas wilayah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

• sebelah utara berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Melaka;

• di sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala;

• di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau),

• di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara


Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan tahun 2005 berjumlah 1,3 juta jiwa atau 28,5% dari total penduduk Provinsi Riau. Jumlah penduduk di wilayah perbatasan terbesar dimiliki Kabupaten Bengkalis dan terendah dimiliki Kabupaten Dumai. Kondisi pendidikan berdasarkan indikator Angka Melek Huruf diantaar kabupaten/kota wilayah perbatasan, AMH terendah berada Kabupaten Rokan Hilir (88,8%), dan merupakan AMH terendah pula diantara kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kondisi AMH terbaik diwilayah perbatasan berada di Kota Dumai (99,10%). Berdasarkan indikator Rata-rata lama sekolah di kabupaten yang berada diwilayah perbatasan, Kota Dumai memiliki angka Rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 9,7 tahun, dan terendah berada di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 7 tahun. Kondisi kesehatan penduduk kabupaten/kota yang menempati wilayah perbatasan berdasarkan indikator Angka Harapan Hidup, terendah berada di Kabupaten Rokan Hilir 66,6 tahun, sementara Kota Dumai memiliki angka harapan hidup sebesar 70,3 tahun. Sementara berdasarkan penyebaran penduduk miskin diantara kabupaten/kota di wilayah perbatasan, jumlah dan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Bengkalis sebanyak 70,56 Ribu jiwa (11%), dan kemiskinan terendah berada di Kota Dumai sebanyak 21,35 ribu jiwa (10%).


Sejarah

Periode 5 Maret 1958 - 6 Januari 1960

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indoensia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958). Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II :

1. Bengkalis

2. Kampar

3. Indragiri

4. Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)

5. Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya pemberontakan PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali. Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Pemindahan Ibukota

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai difikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Untuk merealisir ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No.6/1959 sekaligus direalisir. Gubernur Mr. S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Periode 6 Januari 1960 - 15 Nopember 1966

Dengan di lantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.

Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres No.6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari : 1. Wan Ghalib 2. Soeman Hs 3. A. Muin Sadjoko

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerje Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

1. Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.

2. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah

3. Menyempurnakan aparatur.

Program tersebut dilaksanakan secara konsekwen sehingga dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom. Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharuddin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantaranya pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, gedung pertemuan umum (Gedung Trikora), gedung Universitas Riau, Wisma Riau Mesjid Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putera dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain. Untuk penyempurnaan pemerintahan daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada menteri dalam negeri Ipik Gandamana. Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, disamping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur kepala Daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Masuknya unsur-unsur Nasional dan Komunis dalam tubuh BPH disebabkan saat itu sudah merupakan ketentuan yang tidak tertulis, bahwa semua aparat pemerintahan harus berintikan "NASAKOM". Kemudian Penpres No. 6 tahun 1959 diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Nasakomisasi diterapkan tidak melalui ketentuan perundang-undangan tetapi tekanan-tekanan dari atas.

Sejalan dengan itu dibentuk pula pula apa yang dinamakan Front Nasional Daerah Tingkat I Riau, yang pimpinan hariannya terdiri dari unsur Nasakom. Front Nasional ini mengkoordinir semua potensi parta-partai politik dan organisasi-organisasi massa. Dengan sendirinya di dalam Front Nasional ini bertarung ideologi yang bertentangan, yang menurut cita-cita haruslah dipersatukan. Kedudukan pimpinan harian Front Nasional ini merupakan kedudukan penting, karena mereka menguasai massa rakyat. Karena itu pulalah Pimpinanan Harian tersebut didudukkan di samping Gubernur Kepala Daerah, yang merupakan anggota Panca Tunggal. Atas dasar Nasakomisasi ini, maka golongan komunis telah dapat merebut posisi yang kuat. Ditambah pula dengan tekanan-tekanan pihak yang berkuasa, maka peranan komunis dalam Front Nasional tersebut sangat menonjol. Disamping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.

Hasil kerja dari pantia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya. 1. Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.

2. Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas

3. Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer

4. Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf

5. Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim

6. Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris

Sewaktu pemerintah pusat memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta ditingkatkan dengan konfrontasi fisik dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1963, maka yang paling dahulu menampung konsekwensi-konsekwensinya adalah daerah Riau. Daerah ini yang berbatasan langsung dengan kedua negara tetangga tersebut dan orientasi ekonominya sejak berabad-abad tergantung dari Malaysia dan Singapura sekaligus menjadi kacau.

Untuk menghadapi keadaan yang sangat mengacaukan kehidupan rakyat tersebut, dalam rapat kilat yang diadakan Gubernur beserta anggota-anggota BPH, Catur Tunggal dan Instansi-instansi yang bertanggung jawab, telah dibahas situasi yang gawat tersebut serta dicarikan jalan keluar untuk bisa mengatasi keadaan. Kepada salah seorang anggota BPH ditugaskan untuk menyusun suatu konsep program yang meliputi semua bidang kecuali bidang pertanahan, dengan diberi waktu satu malam. Dalam rapat yang diadakan besok paginya konsep yang telah disusun tersebut diterima secara mutatis mutandis.

Tetapi nyatanya pemeritah pusat waktu itu tidak dapat melaksanakan program tersebut sebagaimana yang diharapkan terutama tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi langsung oleh rakyat, seperti pengiriman bahan pokok untuk daerah-daerah Kepulauan dan penyaluran hasil produksi rakyat.

Dalam bidang moneter diambil pula tindakan-tindakan drastis dengan menghapuskan berlakunya mata uang dollar Singapura/Malaysia di Kepulauan Riau, serta menggantinya dengan KRRP (Rupiah Kepualaun Riau) yang berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1963. Untuk melaksanakan pengrupiahan Kepualauan Riau tersebut, diberikan tugas kepada Team Task Force II dibawah pimpinan Mr. Djuana dari Bank Indonesia.

Dengan perubahan-perubahan pola ekonomi secara mendadak dan menyeluruh dengan sendirinya terjadi stagnasi. Perekonomian jadi tidak menentu. Arus barang terhenti, baik keluar maupun masuk. Daerah Riau yang pada dasarnya adalah penghasil barang ekspor, akhirnya menjadi kekeringan. Barang-barang produksi rakyat, terutama karet menjadi menumpuk dan tak dapat di alirkan, barang-barang kebutuhan rakyat tidak masuk kecuali yang didatangkan oleh pemerintah sendiri yang tebatas hanya di kota-kota pelabuhan. Kebijaksanaan yang diambil pemerintah kemudian tidak meredakan keadaan, malahan menambah kesengsarahan rakyat, terutama di bidang ekonomi dan keamanan.

Untuk menanggulangi bidang ekonomi, di pusat dibentuk Komando Tertinggi Urusan Ekonomi (Kotoe) yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio. Di Riau di tunjuk Gubernur Kaharuddin Nasution sebagai pembantu Kotoe tersebut. Oleh Kotoe di tunjuk PT. Karkam dengan hak monopoli untuk menampung seluruh karet rakyat dan mengekspor keluar negeri. Kondisi ini justru semakin memperburuk perekonomian rakyat.

Pada tahun-tahun terakhir masa jabatan Gubernur Kaharuddin Nasution terjadi ketegangan dengan pemuka-pemuka masyarakat Riau. Dari segi politis, ketegangan dengan tokoh-tokoh masyarakat Riau telah berjalan beberapa tahun yang berpangkal pada politik kepegawaian. Pemuka-pemuka daerah berpendapat bahwa Gubernur Kaharuddin Nasution terlalu banyak memberikan kedudukan-kedudukan kunci kepada orang-orang yang dianggap tidak mempunyai iktikad baik terhadap daerah Riau. Hal ini ditambah pula dengan ditangkapnya Wakil Gubernur Dt. Wan Abdul Rachman yang difitnah ikut dalam gerakan membentuk negara RPI (Republik Persatuan Indonesia), fitnahan ini dilansir oleh PKI. Akibatnya Dt. Wan Abdurrachman diberhentikan dari jabatannya dengan hak pensiun. Kebangkitan Angkatan 66 dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Riau bukanlah suatu gerakan spontanitas tanpa sadar. Kebangkitan Angkatan 66 timbul dari suatu embrio proses sejarah yang melanda Tanah Air. Konsep Nasakom Orde Lama menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dalam segala aspek kehidupan nasional. Lembaga-lembaga Negara tidak berfungsi sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Penetrasi proses Nasakomisasi ke dalam masyarakat Pancasilais menimbulkan keretakan sosial dan menggoncangkan sistem-sistem nilai yang menimbulkan situasi konflik. Di tambah lagi adanya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan rakyat Riau sangat menderita karena kehidupan perekonomian antara Riau dengan Malaysia menjadi terputus.

Demikianlah penderitaan, konfrontasi dan kemelut berlangsung terus dan suasana semakin panas di Riau. Menjelang meletusnya G 30 S/PKI kegiatan tokoh-tokoh PKI di Riau makin meningkat. Mereka dengan berani secara langsung menyerang lawan-lawan politiknya. Tokoh-tokoh PKI Riau Alihami Cs mempergunakan kesempatan dalam berbagai forum untuk menghantam lawan-lawannya dan menonjolkan diri sebagai pihak yang revolusioner. Begitu juga masyarakat Cina yang berkewargaan negara RRC memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Malam tanggal 30 September 1965 mereka yang tergabung dalam Baperki bersama-sama dengan PKI Riau mengadakan konsolidasi dan Show of force dalam memperingati Hari Angkatan Perang Republik Indonesia, jadi sehari mendahului waktu peringatan yang sebenarnya. Tindakan selanjutnya; PKI beserta ormas-ormasnya memboikot sidang pleno lengkap Front Nasional Riau yang langsung dipimpin oleh Gubernur Kaharuddin Nasution pada tanggal 30 September 1965. Ternyata kegiatan dan pergerakan PKI beserta ormas-ormasnya adalah untuk merebut pemerintahan yang syah. Kondisi ini akhirnya bisa di akhiri, perjuangan generasi muda Riau tidak sia-sia, rezim Orde Lama di Riau tamat sejarahnya dan Kolonel Arifin Achmad diangkat sebagai care taker Gubernur/KDH Riau pada tanggal 16 Nopember 1966. Mulai saat itu tertancaplah tonggak kemenangan Orde Baru di Riau.


Sosial Budaya

Penduduk provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Mereka terdiri dari Jawa (25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (7,31%), Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), dan Bugis (2,27%). Suku Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 37,74% dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Namun begitu, ada juga masyarakat asli bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada sebagai Minangkabau ataupun Batak. Abad ke-19, masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Bugis dari Sulawesi Selatan, juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan.[14] Di bukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940-an di Rumbai, Pekanbaru, mendorong orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib di Riau. Suku Jawa dan Sunda pada umumnya banyak berada pada kawasan transmigran. Sementara etnis Minangkabau umumnya menjadi pedagang dan banyak bermukim pada kawasan perkotaan seperti Pekanbaru, Bangkinang, Duri, dan Dumai. Begitu juga orang Tionghoa pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau yaitu menjadi pedagang dan bermukim pada kawasan perkotaan, serta banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagansiapiapi, Selatpanjang, Pulau Rupat dan Bengkalis. Selain itu di provinsi ini masih terdapat sekumpulan masyarakat asli yang tinggal di pedalaman dan pinggir sungai, seperti Orang Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, dan Suku Laut.

Kesenian Riau adalah merupakan kesenian yang terdapat di wilayah Riau. Salah satu kesenian nusantara ini paling kental dengan budaya Melayu, sehingga layak kiranya jika kesenian Riau disebut sebagai pusat budaya Melayu dunia, dan menjadi tujuan utama pelacakan sumber budaya Melayu. Letak geografis Riau sebagai �markas besar� dari kesenian Riau yang berada pada jantung perlintasan bahari membuat wilayah ini telah ramai dikunjungi masyarakat asing sejak zaman dulu. Kondisi ini bisa disikapi sebagai beban sekaligus berkah. Di satu sisi, Riau menjadi ladang perhimpunan berbagai potensi kesenian dengan pengaruh budaya asing, dan di sisi lain muncul pula potensi korosi terhadap nilai-nilai budaya setempat oleh budaya asing yang kurang selaras.

Dari zaman ke zaman, budaya Melayu dengan ciri sosiologis semacam itu, telah menjadi sistem scanning dalam interaksi antarbudaya yang saling berakulturasi. Dalam perkembangannya, kesenian Riau�adalah bagian dari nilai keindahan yang tertata apik namun tak lepas dari tuntunan nilai norma Melayu yang bercorak Islam. Riau sangat kaya dengan ragam bentuk kesenian, baik seni pertunjukan seperti teater, tari, musik, dan nyanyian; maupun sastra. Dalam perkembangannya, kesenian Riau tersebut memiliki kaitan erat dengan kegiatan adat, tradisi, maupun keagamaan yang terwarisi turun temurun. Pulau Sumatera memang satu-satunya pulau di Indonesia yang masih kental memiliki kesenian bernuansa melayu. Nuansa melayu nyatanya bukan hanya dimiliki oleh kesenian Riau, kesenian di daerah lain yang masih berada di wilayah Sumatera pun memiliki nuansa yang sama. Maka janganlah heran jika ada beberapa bagian dari kesenian Riau yang mengingatkan kita akan kebudayaan melayu yang cukup kental. Sebagai salah satu kesenian yang dimiliki oleh Indonesia, kesenian Riau berbeda dengan kesenian yang dimiliki oleh wilayah Indonesia lainnya. Hal yang membedakan adalah tentu saja nuansa melayu yang sangat kental. Jika mau melihat ke belakang, sejarah atau identitas bangsa Indonesia sesungguhnya memang tidak jauh dari kebudayaan melayu. Rumpun bahasa yang kita pakai sehari-hari pun merupakan rumpun bahasa melayu. Pengaruh melayu masih sangat kental terasa di sepanjang Pulau Sumatera. Tidak mengherankan jika kesenian Riau yang memang berada di Pulau Sumatera memiliki nuansa melayu yang cukup kental. Pengaruh kebudayan rumpun melayu yang ada di kawasan Pulau Sumatera memang tidak bisa dihindari. Kebiasaan dan kehidupan masyarakat yang memang tinggal di kawasan Sumatera itulah yang melatarbelakangi kesenian khas Pulau Sumatera, salah satunya kesenian Riau.

Kesenian Riau pada dasarnya memiliki cabang-cabang kesenian yang hampir sama dengan jenis kesenian yang terdapat didaerah lain. Berikut ini adalah beberapa jenis kesenian Riau yang ikut �meramaikan� kesenian yang ada di Indonesia.

Seni Teater Khas Kesenian Riau

Teater adalah bentuk kesenian Riau yang kompleks karena memadukan unsur-unsur seni lain seperti musik, rupa, dan sastra. Teater khas Riau memiliki ciri istana karena perkembangan kesenian ini berawal dari dalam tembok Kesultanan Riau. Tersebutlah di antaranya adalah teater Makyong, teater Mendu, teater Mamanda, dan teater Bangsawan.

Seni Tari Khas Kesenian Riau

Dalam budaya kesenian Riau, seni tari berkembang secara integral dengan seni teater. Misalnya tari Ladun, tari Jalan Kunon, dan tari Lemak Lamun yang menjadi bagian dari teater Mendu. Atau tari Selendang Awang, tari Timang Welo, tari Berjalan Jauh, dan tari Cik Milik yang merupakan bagian penyusun teater Makyong.

Seni Musik Khas Kesenian Riau

Tak beda dengan seni tari, kesenian Riau ini�pun menjadi bagian integral seni teater. Maka tersebutlah teater Mendu memanggungkan lagu Lakau, Ladun, Madah, Tala Satu, Ayuhai, dan lain-lain. Sedangkan teater Makyong memanggungkan lagu Timang Bunga, Selendang Awang, Awang Nak Beradu, Puteri Nak Beradu, dan sebagainya. Seperti disebutkan di muka, kesenian Riau tersebut merupakan bagian dari upacara yang bersifat ritual seperti buka tanah dan semah, di mana di dalamnya digunakan mantra dan serapah.

Seni Sastra Khas Kesenian Riau

Seni Sastra Khas Kesenian Riau Seni Sastra berkembang terpisah dari seni teater, walaupun tidak sepenuhnya lepas. Warisan kesusastraan Riau yang paling menonjol adalah Gurindam Dua Belas karya cipta Raja Ali Haji. Namanya sebagai sastrawan, ahli bahasa, penulis sejarah sekaligus ulama, amat disegani di dunia. Jejaknya dijadikan rintisan bagi sastrawan sesudahnya seperti Raja Ali Kelana, Raja Zaleha, Aisyah Sulaiman, dan lain-lain. Kesenian Riau yang satu ini lahir dari pemikiran seorang pintar. Seni Rupa Khas Kesenian Riau Kesenian Riau yang satu ini sangat khas. Seni rupa khas Riau teraplikasi dalam motif hias seni rupa terapan, di antaranya pada seni bangunan, kerajinan, dan kain adat seperti kain tenun Siak, sutera lintang Siantan, serta sutera petak catur dan kain mastuli Daik Lingga. Dalam kesenian Riau, motif Riau menghindari gambar binatang dan manusia, dan sebagai gantinya, mengeksplorasi motif geometri dan tumbuh-tumbuhan, serta kaligrafi. Motif yang terkenal misalnya: bunga cengkih, pucuk rebung, awan larat, sayap layang-layang, siku keluang, dan lain-lain.


Potensi Daerah

Pertambangan

Beberapa hasil pertambangan pada Provinsi Riau adalah

a) Minyak Bumi

b) Gas Bumi

c) Batubara

Perkebunan

Saat ini terdapat 2,3 juta hektar kebun kelapa sawit di Riau atau 38 persen dari total kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, membentang luas kebun karet, kelapa dan sagu. Dengan kebun kelapa sawit yang begitu luas, kini terdapat 3 perusahaan penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia yang beroperasi di Riau, yakni PT Astra Agro Lestari, Sinar Mas dan Musi Mas. Ada 145 pabrik pengolahan kelapa sawit.

Sayangnya, sawit yang begitu luas belum diiringi dengan perkembangan industri hilirnya. Padahal, pembangunan industri hilir kelapa sawit akan memberikan nilai tambah (added value) bagi perkembangan ekonomi masyarakat, selain tentu saja bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Saat ini, jutsru negeri jiran Malaysia yang diuntungkan oleh kelapa sawit dari Riau, karena Malaysia yang mampu membangun industri hilirnya hingga 60-an turunan. Komoditas perkebunan yang sangat dominan adalah Karet dan Kelapa Sawit, Selain itu, kopi juga banyak dibudidayakan terutama di daerah Pagaralam.

Pariwisata

Objek wisata yang terkenal di Provinsi Riau adalah Masjid Raya Senapelan, Istana Siak Sri Indrapura, Candi Muara Takus, Pantai Selat Baru, Air terjun Tujuh Tingkat Batang Koban dan masih banyak yang lain.




Wilayah

Pesantren

Pesantren di Propinsi Riau


Pengurus Nahdlatul Ulama

Pengurus NU di Propinsi Riau


Tokoh

Sumber : • http://www.bi.go.idhttp://www.riau.go.idhttp://ujp.ucoz.com