Propinsi Maluku Utara

From Wiki Aswaja NU
Share/Save/Bookmark
Jump to: navigation, search

Geografis

Provinsi Maluku Utara merupakan Provinsi kepulauan yang terdiri dan 397 buah pulau besar dan kecil. Dari jumlah itu, sebanyak 64 pulau telah di huni, sedangkan 333 pulau lainnya tidak dihuni. Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 145.819,1 km2. Sebagian besar merupakan wilayah laut, yaitu seluas 100.731,44 km2 (69,08%). Sisanya seluas 45.087,66 km2 (30,92 %), adalah daratan. Pulau yang tergolong relatif besar adalah Pulau Halmahera (18.000 km2), pulau yang ukurannya relatif sedang yaitu Pulau Obi (3.900 km2), Pulau Taliabu(3.195 km2), Pulau Bacan (2.878 km2), dan Pulau Morotai (2.325 km2). Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Temate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan sebagainya. Secara geografis, Provinsi Maluku Utara berada pada 3° Lintang Utara hingga 3° Lintang Selatan dan 124° hingga 129° BujurTimur. Provinsi Maluku Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut :

• Sebelah utara berbatasan dengan Laut Pasifik

• Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram

• Sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera

• Sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku

Sebagian besar wilayah Maluku Utara bergunung-gunung dan berbukit-bukit yang terdiri dan pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan sebagian lainnya merupakan dataran. Pulau Halmahera mempunyai banyak pegunungan yang rapat mulai dan Teluk Kao, Teluk Buli, Teluk Weda, Teluk Payahe dan Dodinga. Disetiap daerah terdapat punggung gunung yang merapat ke pesisir, sedangkan pada daerah sekitar Teluk Buli (di Timur) sampai Teluk Kao (di Utara), pesisir barat mulai dan Teluk Jailolo ke utara dan Teluk Weda ke selatan dan utara ditemui daerah dataran yang luas. Wilayah Maluku Utara dipengaruhi oleh iklim laut tropis dan iklim musim. Oleh karena itu iklimnya sangat dipengaruhi oleh lautan dan bervariasi antara tiap bagian wilayah yaitu iklim Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula.


Demografi

Sejarah

SEJAK abad XV, saudagar-saudagar Eropa (Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis), Arab, India, Cina, dan Persia secara rutin mampir ke Maluku untuk berdagang rempah-rempah, khususnya cengkeh dan pala. Sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia kala itu, Ternate dan Tidore menjadi tujuan utama para saudagar yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia, terutama saudagar Eropa dan Arab, serta Cina.

Dari sekadar berdagang, selanjutnya muncul keinginan kuat dari para utusan dagang negara-negara asing untuk menguasai Tidore dan Ternate. Bagi mereka, menguasai Maluku (Tidore dan Ternate) sama dengan menguasai produksi rempah-rempah dunia. Karena itulah kemudian terjadi persaingan sangat ketat dari berbagai kekuasaan asing untuk menguasai atau minimal memperebutkan pengaruh di negeri itu.

Negeri ini juga dikenal dengan sebutan Moluku Kie Raha (empat gugusan pulau/gunung), sebutan untuk empat Kesultanan di wilayah itu: Tidore, Bacan, Jailolo, dan Ternate. Secara harafiah, Moluku Kie Raha berarti gugusan empat pulau bergunung. Istilah itu seperti dikutip dari buku Profil Maluku Utara didasarkan pada eksistensi empat kesultanan yang berpusat di empat kaki gunung yang hingga kini masih eksis.

Dituturkan, empat kesultanan itu bersaudara kandung hasil perkawinan Djafar Sadik dan Boki Nursaefah. Di dalam menjalankan pemerintahan, masing-masing kesultanan dibantu beberapa Bobato (pembantu sultan) yang terbagi dua, Bobato Dunia dan Bobato Akhirat.

Keempat kesultanan itu, menurut laporan sejarah, mendominasi perjalanan sejarah Maluku, termasuk mampu membangun hubungan dengan berbagai kerajaan lain di Indonesia maupun Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pada bulan Desember 1511, M de Albuquerque, wakil negara Portugis yang berkedudukan di Malaka untuk pertama kali mengirimkan ekspedisi tiga kapal menuju Maluku.

Ekspedisi yang dipimpin Antonio de Abreu dan Fransesco Serrao tiba di Ternate pada tahun 1512 yang kemudian dilanjutkan dengan ekspedisi Portugis kedua pada tahun 1513. Ekspedisi kedua itulah yang diterima oleh Sultan Ternate dan sekaligus menjadi awal dimulainya Maluku memainkan politik serta diplomasi internasional. Selanjutnya, pada tahun 1521, bangsa Spanyol tiba dengan Kapal Victoria dan Trinidad di Tidore.

Namun, dalam tahun 1522, Portugis yang dipimpin Antonio de Brito berhasil mengusir Spanyol. Setelah Spanyol meninggalkan Tidore, de Brito menuju Ternate dan selanjutnya diangkat sebagai gubernur pertama untuk Maluku. Dengan Kesultanan Ternate, Portugis berhasil membangun perjanjian yang berisi, pertama, Portugis dibolehkan mendirikan benteng di Pantai Gamlango Ternate. Kedua, Portugis diizinkan berdagang dan mendirikan gudang di Ternate. Dan ketiga, semua rempah-rempah hanya boleh dijual ke Portugis dengan harga per bahar cengkeh (sekitar 600 pon) sekitar 32 ringgit.

Pada tahun 1523, terjadi perlawanan pertama dari Sultan Ternate dan Tidore yang menentang monopoli perdagangan cengkeh. Sultan Tidore Al Mansor dan Permaisuri Sultan Ternate Nyai Cili Boki Raja memimpin langsung perlawanan habis-habisan terhadap kelicikan Portugis dengan kebijakan monopoli dagangnya itu.

Perlawanan serupa juga dilakukan habis-habisan terhadap Spanyol, Inggris, dan Belanda, karena ternyata kehadiran bangsa-bangsa asing itu sama dengan misi yang dibawa Portugis. Mereka semua ingin menguasai dan memonopoli perdagangan di Maluku. Cerita kepahlawanan yang nyata berpihak kepada rakyat, terus berlangsung dalam sejarah Indonesia.

UPAYA pembentukan Maluku Utara sebagai provinsi sendiri sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1957, seiring dengan upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia dari genggaman Belanda. Lewat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 1956, Soa Siu (Tidore) ditetapkan sebagai ibu kota sementara Provinsi Irian Barat.

Perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara kembali digaungkan pada tahun 1963 oleh para pemimpin politik di wilayah itu, seperti PSII, Partindo, Nahdlatul Ulama, Partai Katolik, dan Parkindo. Perjuangan ini kembali kandas dan melemah setelah memasuki tahun 1965 serta selama era Orde Baru.

Memasuki era reformasi, barulah perjuangan rakyat dan kaum politisi untuk membentuk Provinsi Maluku Utara memperoleh sambutan DPR dan Departemen Dalam Negeri. Maluku Utara resmi menjadi provinsi otonom lewat terbitnya UU No 46/1999, tanggal 4 Oktober 1999. Provinsi ini terdiri atas tiga wilayah kabupaten dan kota, masing-masing Kabupaten Maluku Utara, Halmahera Tengah, dan Kota Ternate.

"Inti pembentukan Provinsi Maluku Utara selain sebagai wujud dari keinginan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Juga tidak kalah penting, institusi Provinsi Maluku Utara adalah bagian dari obsesi rakyat Maluku Utara untuk menampilkan diri bahwa rakyat Maluku Utara juga dapat berbuat bagi rakyatnya dan bagi RI, seperti sudah dibuktikan lewat sejarah masa lalu rakyat daerah ini yang mampu berperang habis-habisan melawan kolonialisme dan imperialisme Eropa," ujar Abdul Kahar Taslim SE, Ketua Bappeda Maluku Utara kepada Kompas di Ternate.

Beberapa tokoh Maluku Utara mengatakan, pecahnya perang saudara telah membuat wilayah yang potensial-dengan luas daratan 33.278 kilometer persegi serta dikelilingi laut seluas 106.977 kilometer persegi-menjadi terpuruk. Upaya percepatan pembangunan lewat institusi provinsi yang terdiri atas 395 pulau besar kecil ini pun mandek. Pejabat gubernur yang ditugasi mempersiapkan organisasi pemerintahan tidak bisa berbuat banyak. Waktu yang tersedia akhirnya tersedot hanya pada upaya-upaya meredam konflik dan perang, serta belakangan dipusingkan dengan persoalan pemulangan pengungsi yang mencapai angka sekitar 250.000 orang.


Sosial dan Budaya

Dengan kondisi daerah kepulauan yang menyebar, masyarakat Maluku Utara tumbuh dan berkembang dengan segala keragaman budayanya. Berdasarkan catatan di daerah Maluku Utara terdapat 28 sub etnis dengan 29 bahasa lokal.

Corak kehidupan sosial budaya masyarakat di provinsi Maluku Utara secara umum sangat tipikal yaitu perkawinan antara ciri budaya lokal Maluku Utara dan budaya Islam yang dianut empat kesultanan Islam di Maluku Utara pad masa lalu. Asimilasi dari dua kebudayaan ini melahirkan budaya Moloku Kie Raha. Sedangkan corak kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh kondisi wilayah Maluku Utara yang terdiri dari laut dan kepulauan, perbukitan dan hutan-hutan tropis. Desa-desa di Maluku Utara umumnya (kurang lebih 85 %) terletak di pesisir pantai dan sebagian besar lainnya berada di pulau-pulau kecil. Oleh sebab itu, pola kehidupan seperti menangkap ikan, berburu, bercocok tanaman dan berdagang masih sangat mewarnai dinamika kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Maluku Utara (sekitar 79%).

Sementara itu, ikatan kekerabatan dan integrasi sosial masyarakat secara umum sangat kuat sebelum terjadi konflik horizontal bernuansa SARA. Ikatan pertalian darah dan keturunan sesama anggota keluarga didalam satu komunitas di daerah tertentu sangat erat dan familiar, walaupun keyakinan keagamaan berbeda seperti masyarakat di kawasan Halmahera bagian utara dan timur. Hubungan ini telah menumbuhkan harmonisasi dan integrasi sosial yang sangat kuat. Dalam konteks hubungan Islam dan Kristen, nuansa interaksi sosial tersebut lebih didasarkan bukan pada pertimbangan kultural dan hubungan kekeluargaan.

Di kalangan masyarakat Maluku Utara, semboyan yang sekarang yang menjadi motto pemerintah Provinsi Maluku Utara, yakni Marimoi Ngone Futura Masidika Ngone Foruru (Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh), adalah ajakan ke arah solidaritas dan partisipasi. Potensi kultural ini merupakan modal pembangunan yang paling berharga untuk dikembangkan.


Potensi Daerah

Perikanan

Perairan Maluku Utara merupakan tempat matang dan dewasanya ikan sejenis cakalang dan tuna. Sesuai siklusnya, cakalang dan tuna bertelur di perairan Jepang dan dibawa arus ke selatan hingga ke perairan Maluku, termasuk Sulawesi dan Teluk Tomini. Sampai di perairan Indonesia, kedua jenis ikan itu sudah siap makan. Tidak heran jika di perairan ini seringkali ditemukan banyak kapal ikan asing berbaju domestik. Dari potensi laut yang ada, data tahun 1999 menyebutkan baru sekitar 56.849 ton yang dimanfaatkan. Khusus ikan tuna yang diminati pasar Jepang, potensi lestarinya di Maluku Utara mencapai sekitar 50.000 ton, sedangkan cakalang 72.187 ton.

kehutanan

Maluku Utara juga masih menyimpan kekayaan hutan seluas 3,1 juta hektar. Di sana hingga kini beroperasi 15 perusahaan pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH), empat perusahaan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI), 295 pemegang hak pemungutan hasil hutan (HPHH), dan tiga pemegang izin pengolahan hutan (IPK).

Pertambangan

Potensi ekonomi Maluku Utara menjadi semakin lengkap dengan kekayaan tambang nikel kadar N1 1,5-2,5 persen. Besar potensi nikel yang sudah diketahui berkisar 220 juta ton yang tersebar di Tanjung Buli, Pualu Gee, Pulau Pakal, Pulau Obi, dan Teluk Weda. Dua lokasi di antaranya sudah ditambang, yaitu Pulau Gebe dan Gag. Di samping nikel, tambang emas yang dikandung Maluku Utara berdasarkan hasil penelitian PT Halmahera Minerals berkisar 1,4 juta ton dengan kadar layak tambang. Prospek emas juga terdapat di Ruwait serta Tugurachi.

Sumber daya geologis lainnya terdapat di Pulau Obi yang diperkirakan mengandung 6,8 juta ton. Kandungan sumber daya geologis terbesar ditemukan di Pulau Bacan berkisar 70 juta ton. Tembaga yang tersimpan di perut Bumi Maluku Utara berkisar 70 juta ton, belum lagi mineral mangan, kromit, batu gamping, kalsit, bentonit, diatome, talk, kaolin, perlit, magnesit, andesit, sirtu, batu apung, diorit, dan beragam batu mulia.






Wilayah

Pesantren

Pesantren di Propinsi Maluku Utara


Pengurus Nahdlatul Ulama

Pengurus NU di Propinsi Maluku Utara


Tokoh

Sumber : • http://www.bi.go.idhttp://infomalukuutara.blogspot.comhttp://www.indonesia.go.idhttp://gambesi.blogspot.com